Pembentukan Pemerintah yang
bersih adalah cita-cita yang sudah lama diidamkan. Di era sekarang ini mungkin
sekali untuk membentuk sebuah pemerintahan yang bersih. Dengan adanya lembaga
seperti KPK, diharapkan dapat menjawab tantangan yang pernah lama padam di era
sebelumnya. Hal ini harus mendapat dukungan dari lapisan masyarakat. Penangkapan
beberapa Pejabat Negara oleh KPK merupakan wujud nyata akan Pemerintahan yang
bersih.
Usaha yang dilakukan oleh KPK
baru-baru ini adalah mencegah adanya manipulative
corruption. Dengan melakukan penangkapan terhadap seorang Ketua anggota
DPRD DKI yang diduga menerima suap terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
tentang zonasi dan pulau-pulau kecil dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang
(RTR) kawasan strategis Pantai Utara Jakarta (Pantura) yang masih dibahas
anggota DPRD DKI. Manipulative corruption merujuk pada usaha kotor yang
dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mendapat
keuntungan yang setinggi-tingginya.
Karakter pemimpin yang dibutuhkan
untuk memimpin adalah berani menindak dengan tegas pelaku yang melanggar
undang-undang. Memiliki wawasan yang luas dan mampu mengkomunikasikan segala
tindakan dengan baik.
Sebagai pejabat negara yang telah
disumpah memang baiknya untuk mengamalkan UUD 1945. Penting dan utama adalah
kepentingan umum diatas kepentingan pribadi. Disayangkan sekali, hasil dan
reputasi yang sudah dibangun bertahun-tahun harus hilang ditelan kasus.