BELAJAR POLITIK VIA MEDIA ELEKTRONIK

Berita yang ditampilkan di berbagai media, memang memberi kesan menakuti atau memberi pengaruh bagi perspektif masyarakat. Berbagai kritik pun muncul di kalangan netizen bagi siapa yang "lupa" akan janjinya. Salah satu pihak yang menagih adalah buruh.

Distorsi yang terjadi pada  proses komunikasi politik menuju kepada distorsi bahasa sebagai "topeng". Kritikan yang muncul merupakan sebagai janji atas apa yang pernah dijanjikan. Dan satu lagi distorsi yang mungkin terjadi adalah distorsi bahasa sebagai "proyek lupa".

Komunikasi politik yang digunakan adalah model aristoteles atau komunikasi publik. Sebagai contoh salah satu pemimpin di Jakarta saat ini masih menggunakan komunikasi publik ini untuk memenangkan kursi nomor satu di Jakarta. Namun ada kelemahan dari Model Aristoteles, Ketika pidato pertama yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta baru ini yang menimbulkan pro dan kontra. Beliau berani menggunakan kata yang dilarang sejak adanya kerusuhan di Indonesia. Pidato pertama ini berhasil memainkan emosi khalayak.

Pelajaran dari Gubernur Jakarta yang terbaru ini adalah belajar untuk mengenal siapa Anis dan argumen anis, dan berhasil memainkan emosi khayalak. Terima kasih Pak Gubernur dan Wakil Gubernur untuk pelajarannya.

Salam revolusi mental,

silakan mampir

BIDIKAN SBY UNTUK INSTANSI

Rumor yang digemakan oleh media dari mantan Presiden keenam RI seperti memiliki pesan tersembunyi, yaitu amandemen. Penyadapan yang dirasa oleh Beliau dapat saja hanya sebuah perasaaan belaka atau sebaliknya terbukti dengan benar. Seperti yang tertulis dalam media elektronik https://nasional.tempo.co/read/news/2017/02/03/063842795/isu-penyadapan-sby-begini-tanggapan-jaksa-agung, pihak berwenang dapat dengan segera untuk melakukan pengusutan tanpa pengaduan darinya. Dugaaan SBY ini, diharapkan mendapat respon dari instansi yang berwenang.

November tahun lalu, pemerintah melakukan revisi terhadap UU ITE dalam revisi tersebut terdapat perubahan mengenai dokumen elektronik yang diperoleh melalui penyadapan (intersepsi) tanpa seizin pengadilan tidak sah sebagai bukti (http://tekno.kompas.com/read/2016/11/28/10350337/4.poin.perubahan.uu.ite.hasil.revisi.yang.mulai.berlaku.hari.ini ).

Dengan adanya revisi pada UU ITE, masyarakat dapat lebih sabar untuk menunggu informasi yang akurat dari media dan sumber yang terpercaya. Saat ini, di media elektronik berkembang informasi tanpa penanggung jawab. Informasi diberitakan begitu saja tanpa edit yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik. Hal ini membawa opini masyarakat untuk pro atau kontra terhadap organisasi ataupun pribadi. Revisi ini menjawab pula kelemahan dari media elekronik.

KOMUNIKASI PERSUASIF

Kepolisian biasanya melakukan strategi persuasi untuk meyakinkan masyarakat agar tidak mengambil tindakan yang melanggar undang-undang. Sebagai badan yang menyidiki dan menyelidiki kejahatan cyber sudah waktunya untuk melakukan strategi persuasi. Hal ini tentu sebagai jawaban atas keresahan dari mantan Presiden RI keenam. Ternyata, sesuai dengan perkiraan saya ( http://www.beritasatu.com/hukum/412371-sby-mengeluh-disadap-ini-jawaban-polri.html ).

Pihak yang berwenang pun tidak ingin salah langkah dalam menjalankan bidak-bidak caturnya. Setiap informasi yang masuk menjadi bahan untuk dicermati oleh pihak kepolisian. Walaupun dugaan ini berasal dari SBY, Polri tidak ingin kehilangan kredibilitasnya. Tetapi, tidak menutup kemungkinan mantan Presiden kita ini ingin memberikan perhatian kepada institusi kepolisian di masa pensiunnya.